Berita

Pemda Provinsi Jabar Gandeng Mbizmarket dalam Digitalisasi Pengadaan Barang dan Jasa

17 Januari 2020   Dopi

KOTA BANDUNG — Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat menjalin kerja sama dengan pemegang brand Mbiz, PT. Brilliant Ecommerce Berjaya, terkait pemanfaatan mbizmarket.co.id sebagai platform e-marketplace untuk belanja atau pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemda Provinsi Jabar.

Gubernur dan Kepala Daerah di Jabar Bahas Rencana Aksi Penanggulangan Bencana Bersama Menteri PUPR RI

17 Januari 2020   Dopi

KOTA BANDUNG — Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia (RI) Basuki Hadimuljono dan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil serta bupati/wali kota daerah terdampak banjir pada awal 2020 membahas Rencana Aksi Penanggulangan Bencana di Gedung Sate Kota Bandung, Kamis (16/1/20).

Pemda Provinsi Jabar Akan Bahas Rencana Relokasi Warga Terdampak Longsor di Bogor

17 Januari 2020   Disperkim Jabar

KAB. BOGOR — Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum memastikan, Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Kab. Bogor yang terdampak bencana tanah longsor.

Gubernur Jabar Resmikan Kantor PCNU Kabupaten Cianjur

17 Januari 2020   Dopi

KAB. CIANJUR — Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meresmikan operasional Kantor Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kab. Cianjur di Desa Sirnagalih, Kecamatan Cilaku, Kab. Cianjur, Rabu (15/1/20).

Gubernur Jabar Minta Semua OPD Punya Program Unggulan pada 2020

17 Januari 2020   Dopi

KOTA BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta kepada semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar untuk membuat program unggulan di 2020. Dengan begitu, kata Emil –sapaan Ridwan Kamil, semua OPD akan memiliki program prioritas.

LPPD 2019, Pemdaprov Jabar Bantu Kabupaten/Kota Penuhi Indikator Kinerja Kunci

14 Januari 2020   Dopi

KOTA BANDUNG — Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat akan mendorong pemda kabupaten/kota terkait Indikator Kinerja Kunci (IKK) Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah (LPPD) 2019 yang nilainya masih dibawah standar minimal, seperti di bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan.