Rapat Kerja Fasilitasi Kawasan Kumuh Perkotaan di Provinsi Jawa Barat

1 Agustus 2019   Meikha

Dalam rangka pengurangan permukiman kumuh melalui peningkatan kualitas permukiman di perkotaan secara menyeluruh di Jawa Barat maka Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat (Disperkim Jabar) mengadakan Rapat Kerja Fasilitasi Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan di Provinsi Jawa Barat pada Hari Kamis, 1 Agustus 2019.

Rapat kerja yang berlangsung di Aula Bale Riung, Lantai 1, Kantor gedung Disperkim Jabar ini dibuka sekaligus pemberian arahan oleh Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Jawa Barat, Dr. Ir. H. Dicky Saromi, M.Sc. Kadisperkim Jabar mengarahkan bahwa rapat ini memiliki 3 tujuan yaitu mulai menginventarisasikan penataan kawasan kumuh di Jawa Barat, mengevaluasi pekerjaan penataan kawasan kumuh karena penyebab suatu kawasan kumuh sebenarnya adalah karena tempat hunian bukan karena sarana prasarana untuk masyarakat, dan terakhir adalah memberikan rekomendasi terhadap permasalahan penataan kawasan kumuh perkotaan di Provinsi Jawa Barat.

Rapat kerja ini menghadirkan 3 narasumber yang dimoderatori oleh Tatang Suheri, ST, MT. Adapun narasumber pertama adalah Soelistianing Kusumawati, S.T., M.T. selaku Kasubdit Kawasan Permukiman Wilayah II Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman Ditjen CIpta Karya Kementerian PUPR, dengan judul paparan Kebijakan Pusat Terkait Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan di Jawa Barat. Dalam paparannya dijelaskan mengenai Penyiapan Instrumen dan Penetapan Kawasan Permukiman Kumuh, Capaian Pengurangan Luasan Kawasan Permukiman Kumuh, dan Rencana & Target Pengurangan Luasan 5 Kawasan Permukiman Kumuh Tahun 2019 dan 2020.

Paparan selanjutnya dilanjutkan oleh Ady Rachmat, ST. MT. selaku Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan I yang menjelaskan mengenai Kebijakan Pembangunan Kawasan Kumuh di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023. Terdapat 5 kesimpulan dari paparan yang beliau sampaikan. Pertama, penanganan kumuh merupakan amanat kesepakatan internasional (SDGs), kebijakan nasional (RPJMN) dan kebijakan daerah (RPJMD) yang harus dilaksanakan. Kedua, dalam menyelesaikan permasalahan kumuh hingga 0 % dibutuhkan dukungan anggaran yang cukup besar yang belum mampu dipenuhi oleh Pemprov Jabar. Ketiga, Selain anggaran yang cukup, juga dapat dilakukan integrasi pembangunan sub sektor air minum, sanitasi (drainase, sampah, air limbah), jalan lingkungan dan penanganan rutilahu pada lokasi kawasan kumuh kewenangan provinsi. Keempat, Dukungan pembiayaan pembangunan sebagai wujud kerjasama antara PBB (UN Habitat) dan Pemprov Jabar akan diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kumuh pada 46 titik yang menjadi kewenangan provinsi. Terakhir, Gubernur memiliki political will yang kuat terhadap penanganan kumuh yang diwujudkan dengan akan dilakukannya kerjasama dengan PBB.

Acara dilanjutkan dengan Paparan dari Sekretaris Pokja PKP Jawa Barat, Encep R Marsadi. Encep menjelaskan tentang Refleksi 50 Tahun Mendatang Penataan Kawasan Kumuh: Re-Thinking dan Re-Modeling Berbasis Kompueter. Diakhir paparan, beliau menyebutkan konsep 4K agar PKP Penangan Kumuh Jawa Barat dapat ngabret. 4K tersebut adalah Konkuren, Kolaboratif, Komprehensif, dan Komunitas.
============================
Materi arahan Kadisperkim Jabar dan ketiga narasumber dapat diunduh di tautan http://bit.ly/FasilitasiKumuh2019

Tidak ada galeri yang dipilih atau galeri itu dihapus.

Tinggalkan komentar

avatar
  Langganan  
Beri tahu