Pemdaprov Jawa Barat Akan Wujudkan “Buruh Juara”

11 Juli 2019   Dopi

Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum saat menghadiri pembukaan Konferensi Daerah (KONFERDA) ke-5 Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja Nasional (DPD SPN) Provinsi Jawa Barat, di Hotel Alam Permai, Kota Bandung, Rabu 10 Juli 2019.

KOTA BANDUNG — Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, menghadiri pembukaan Konferensi Daerah (KONFERDA) ke-5 Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja Nasional (DPD SPN) Provinsi Jawa Barat, di Hotel Alam Permai, Kota Bandung, Rabu (10/7/2019).

Dalam kesempatan tersebut, Uu berharap ada kebijakan terbaik yang lahir sekaligus mengakselerasi tujuan organisasi. Menurutnya, Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat siap mendukung apa yang dirumuskan DPD SPN dalam KONFERDA, selama untuk kemaslahatan semua pihak.
“Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, siap mendukung pemenuhan hak-hak pekerja, sekaligus mendorong perusahaan agar lebih berdaya saing, dan berkemampuan, sehingga bisa memenuhi harapan semua,” katanya.

Selain itu, Uu mengatakan bahwa Pemdaprov Jawa Barat tengah menginisiasi perancangan peraturan Gubernur yang mengakomodir layanan bagi buruh. Dalam Pergub tentang program ‘Buruh Juara’, misalnya, nantinya industri diwajibkan membangun rumah susun di wilayah industri.

Selain urusan tempat tinggal, di kawasan industri akan dibangun berbagai fasilitas lainnya seperti tempat ibadah, sarana pendidikan, dan kesehatan. Fasilitas pendukung lainnya seperti layanan transportasi bagi buruh juga harus mendapatkan atensi.

Dengan adanya sejumlah fasilitas tersebut, kata Uu, pengeluaran sehari-hari buruh, khususnya akomodasi, dapat ditekan. “Kemudian sekolah juga di pusat industri. Pusat industri nanti kita wajibkan membuat sekolah, mau SD, SMP, SMK, apalagi kalau misalkan SMK-nya berhubungan langsung kurikulumnya dengan industri,” ucapnya.

Menurut Uu, rencana kebijakan itu berkaca pada banyaknya lulusan SMK yang menganggur karena teknologi yang dipelajari sudah tak relevan dengan tuntutan industri saat ini. Kondisi itu diperparah dengan kurikulum yang tidak link-and-match dengan kenyataan yang terjadi di industri.

“Kemudian sembako, mungkin, juga bisa diberikan agar buruh bisa lebih sejahtera,” katanya.

Uu pun menyatakan bahwa Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Segitiga Rebana (Cirebon-Patimban-Kertajati), yang tengah dirancang Pemdaprov Jawa Barat, akan jadi angin segar untuk para pelaku industri maupun buruh. Sebab, lapangan pekerjaan akan terhampar luas. Menurutnya, masyarakat Jawa Barat akan diprioritaskan bekerja dalam berbagai lini di kawasan tersebut.

Ketua DPD SPN Provinsi Jawa Barat Iyan Sofyan menyebut KONFERDA ke-5 itu sebagai salah satu ruang demokrasi SPN. Selain evaluasi organisasi, KONFERDA sendiri akan menetapkan program kerja dan pemilihan ketua untuk 5 tahun kedepan.

“Seluruh jajaran SPN Jawa Barat, mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atas kerja sama selama lima tahun. Semoga kita bisa tetap bermitra,” ucapnya.

Maka itu, kata Iyan, SPN dan Pemerintah harus terus mengupayakan berbagai perubahan ke arah yang baik terkait ketenagakerjaan di Jawa Barat. Sebab, Jawa Barat adalah pusat industri terbesar di Indonesia. “Seluruh tantangan tidaklah mudah, dengan bersama kita bisa,” katanya.

Iyan tidak menampik bahwa industri 4.0 menjadi tantangan yang serius. Jika buruh tidak bisa relevan dengan tuntutan zaman, maka akan bagaimana nasib mereka di dunia kerja. Dia pun mengaku siap menyukseskan program Pemdaprov Jawa Barat, yakni ‘Buruh Juara’ dengan harapan program tersebut bisa pro terhadap kehidupan pekerja.

Kegiatan KONFERDA sendiri digelar pada 10-12 Juli 2019. Turut hadir 173 orang delegasi dari 15 Kota/Kabupaten Jawa Barat.

HUMAS JABAR
Kepala Biro Humas dan Keprotokolan Setda Jawa Barat
Hermansyah

Tinggalkan komentar

avatar
  Langganan  
Beri tahu